Sorong (10/6) – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP Papua) terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan percepatan penanganan penyakit menular di Tanah Papua.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan bersama Wakil Menteri Kesehatan yang menyoroti berbagai tantangan kesehatan di Papua, khususnya penanganan malaria, tuberkulosis (TBC), dan HIV/AIDS. Dalam arahannya, Wakil Menteri Kesehatan menekankan pentingnya pendekatan berbasis wilayah prioritas, mengingat sebagian besar kasus penyakit menular masih terkonsentrasi pada sejumlah kabupaten tertentu.
BPP Papua menyambut baik arahan tersebut sebagai langkah strategis yang sejalan dengan upaya percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pendekatan yang lebih terfokus, adaptif, dan berbasis kebutuhan daerah.
Selain penguatan intervensi kesehatan, pertemuan tersebut juga menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas program sekaligus memastikan keberlanjutan hasil pembangunan di tingkat komunitas.
BPP Papua memandang bahwa tantangan geografis, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta tingginya beban penyakit menular di Papua memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, BPP Papua berkomitmen mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah dalam bidang kesehatan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Papua.
Dengan penguatan kolaborasi lintas sektor dan implementasi program yang tepat sasaran, diharapkan percepatan penurunan kasus malaria, TBC, dan HIV/AIDS dapat terwujud, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua secara berkelanjutan.
Oleh: Aulia S. R. Nurcahyani
