JAYAPURA – Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal penyelesaian persoalan hak atas tanah masyarakat adat di kawasan Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura.
WAMENA – Musyawarah Daerah (MUSDA) dan Pelantikan Pengurus Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tingkat Provinsi dan Delapan Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan Periode 2026–2030 menjadi momentum strategis dalam memperkuat kelembagaan adat sebagai mitra pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan Papua. Kegiatan yang diselenggarakan secara Hybrid oleh LMA Tanah Papua tersebut berlangsung pada 8–9 Oktober 2026 di Hotel Grand…
Jayapura (9/10) — Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) memfasilitasi rapat koordinasi penanganan persoalan pertanahan dan percepatan pembangunan di kawasan Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura.
Jayapura (7/10) — Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP RI) memfasilitasi penyelesaian persoalan sengketa tanah ulayat di jalur Ring Road Jembatan Merah Youtefa, Kota Jayapura, melalui pertemuan yang berlangsung di Sekretariat BP3OKP RI, Gedung Keuangan Negara Lantai 5, Jayapura.
Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua turut berperan dalam mendorong penguatan tata kelola Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui monitoring implementasi Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua Tahun 2026–2027 yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa (6/10).
Sorong(22/09) — Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melalui Pokja Papua Cerdas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) melaksanakan rangkaian rapat koordinasi terkait harmonisasi kewenangan pengelolaan Akademi Komunitas berbasis Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.
Manokwari, 21 September 2026 — Optimalisasi manfaat sektor minyak dan gas bumi (migas) menjadi salah satu agenda penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, memperkuat kemandirian fiskal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat adat di wilayah penghasil migas.
Manokwari, 17 September 2026 — Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menerima audiensi Tim Kerja Perumahan Nelayan Merah Putih Atiboi Mesiri Sowi IV dalam rangka membahas perkembangan dan strategi tindak lanjut usulan pembangunan 1.000 unit Perumahan Nelayan Merah Putih bagi komunitas nelayan di Sowi IV Pantai, Kabupaten Manokwari.
Dalam rangka mengoptimalkan Program Percepatan Sekolah Berpola Asrama dan Sekolah Sepanjang Hari (SSH), Pemerintah Kabupaten Tambrauw berkomitmen menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Manokwari, 15 September 2026 — Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data yang terintegrasi, serta pemantauan program dan anggaran secara lebih terukur.