Sorong, 10-13 November 2026 – Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (BPP PBD) menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Progres Capaian Tindak Lanjut Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Papua Barat Daya yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari 18 Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua Tahun 2026–2027, yang telah disepakati pada 16 Juli 2026 di Jayapura oleh para kepala daerah, pimpinan DPRD, MRP, dan BP3OKP se-Tanah Papua. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan rencana aksi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah, serta mendorong percepatan pemenuhan target dan bukti dukung setiap komitmen.
Dalam forum tersebut, BPP PBD memberikan arahan sesuai tugas dan fungsinya sebagai Badan Pengarah Papua, khususnya dalam mendorong pelaksanaan komitmen perbaikan tata kelola Otsus melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan pengawasan. BPP menekankan pentingnya kesungguhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti komitmen yang telah disepakati serta memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tahapan dan arah kebijakan pembangunan Otsus Papua.

Pembahasan turut mencakup penguatan regulasi Otsus, pemutakhiran data Orang Asli Papua (OAP), penandaan anggaran dan pelabelan kegiatan yang bersumber dari Dana Otsus, integrasi perencanaan dan penganggaran dengan dokumen pembangunan daerah, pengelolaan Dana Otsus melalui rekening khusus, penguatan pengawasan internal, transparansi dan kanal pengaduan masyarakat, tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Monitoring dan evaluasi juga mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih memerlukan percepatan, antara lain pemenuhan dokumen dan bukti dukung pelaksanaan rencana aksi, konsistensi pelaksanaan sesuai timeline, serta penguatan koordinasi dan komitmen pemerintah daerah. Dalam hal ini, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, KPK, kementerian/lembaga terkait, dan BPP untuk mendorong penyelesaian berbagai kendala serta memastikan tindak lanjut berjalan secara terukur dan akuntabel.

Kegiatan dihadiri oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, BPP, kementerian/lembaga terkait, BPKP, LKPP, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat Daya, meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Sorong Selatan, dan Maybrat, beserta perangkat daerah terkait.
Melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), BPP PBD terus menjalankan peran pengarah dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus, mendorong koordinasi lintas pemerintah daerah dan kementerian/lembaga, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, serta memberikan arahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis pembangunan Papua Barat Daya.

BPP PBD menegaskan bahwa keberhasilan perbaikan tata kelola Otonomi Khusus tidak hanya diukur dari pemenuhan dokumen administrasi, tetapi juga dari pelaksanaan yang transparan, akuntabel, terukur, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua serta masyarakat Papua Barat Daya. Komitmen bersama harus diwujudkan dalam tindak lanjut nyata demi mendukung percepatan pembangunan Papua yang lebih baik.






