Sorong (29/03) – Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 29 s.d. 31 Maret 2026, bertempat di Vega Prime Hotel & Convention.
Biak Numfor (05/03) – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) terus memperkuat perannya dalam mendorong percepatan pembangunan di Tanah Papua melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi sinkronisasi percepatan pembangunan Papua sesuai dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor pada 5–7 Maret 2026.
JAKARTA (26–27/11) – Badan Pengarah Papua (BPP) bersama Kanwil DJPb Provinsi Papua selaku Sekretariat BPP menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja BPP dan Komite Eksekutif Tahun 2026 di Grand Mercure Jakarta Harmoni.
Jayapura (20/10)— Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua selaku Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) menghadirkan inovasi baru melalui Dashboard PAPEDA Papua, sebuah sistem pemantauan digital yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Jayapura, 17 September 2025 – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), memimpin audiensi bersama BPP yang berlangsung di Sekretariat BPP, Gedung Keuangan Negara Jayapura lantai 5.
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Sinkronisasi Program Percepatan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan (RAPP) Periode 2025–2029 terhadap RPJMD dan Penerimaan, yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Krooy pada Jumat, 8 Agustus 2025.
Kamis, 24 Juli 2025 – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah terpencil melalui penyelenggaraan Forum SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) yang digelar di Aula KPPN Sorong.
Sorong – Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw mengatakan masyarakat adat harus mendapatkan manfaat dari hutan konservasi sebagai bagian penting untuk menyejahterakan masyarakat setempat. “Masyarakat adat memang harus menjaga hutan, tetapi juga harus hidup,” jelasnya di Sorong, Rabu.