Kota Jayapura, 23–24 Juli 2026 – Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melalui Pokja Papua Cerdas turut hadir dan mengawal pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) I YPK Tanah Papua.
Keterlibatan BPP merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025, dalam mendukung implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), khususnya pada misi Papua Cerdas.
Hasil pelaksanaan fungsi SHEK dalam pendampingan terhadap YPK Tanah Papua menunjukkan bahwa YPK mengelola lebih dari 700 sekolah dengan jumlah peserta didik mencapai sekitar 100 ribu siswa. Hal ini menunjukkan bahwa YPK bukanlah lembaga pendidikan yang kecil, mengingat YPK merupakan pelopor pendidikan di Tanah Papua. Oleh karena itu, YPK perlu mendapat perhatian khusus karena kualitas, mutu, dan kuantitas penyelenggaraan pendidikannya secara tidak langsung memengaruhi percepatan pencapaian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
Raker I YPK Tanah Papua diikuti oleh kurang lebih 70 Ketua Klasis se-Tanah Papua, Pemerintah Kota Jayapura, para pemerhati pendidikan, akademisi, serta Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kegiatan ini, BPP berperan aktif sebagai narasumber melalui Pokja Papua Cerdas maupun Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. Hasil pelaksanaan SHEK melalui uji petik di Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat menjadi salah satu bahan analisis yang dibahas dalam forum diskusi. Melalui Raker I ini, disepakati perubahan nomenklatur dari YPK di Tanah Papua menjadi YPK Tanah Papua. YPK Tanah Papua merupakan penggabungan antara YPK, Yayasan Otto Geisler, dan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi I.S. Kijne. Dengan revitalisasi tersebut, YPK Tanah Papua kini siap mengelola lembaga pendidikan secara terpadu mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.
Dalam arahannya, Anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Otto Ihalauw, M.A., menegaskan bahwa YPK membawa “gerbong besar” dengan jumlah peserta didik yang mayoritas merupakan Orang Asli Papua (OAP), sehingga sangat memengaruhi peningkatan indikator RLS dan HLS. Oleh karena itu, YPK diharapkan lebih aktif membangun sinergi dengan berbagai mitra pembangunan, seperti UPT Kementerian di daerah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), serta lembaga pendidikan swasta lainnya. Selain itu, Anggota BPP juga menegaskan bahwa BPP terus mengawal optimalisasi implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025. Usulan BPP telah disampaikan dan koordinasi serta konsultasi lintas kementerian juga telah dilakukan. BPP berharap sistem IMUT melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera diaktifkan agar redistribusi guru dapat dilaksanakan secara optimal. BPP juga merekomendasikan agar YPK berinisiatif mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) mengenai persentase pembagian Dana Otonomi Khusus kepada masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi dasar pemberian hibah kepada yayasan penyelenggara pendidikan, khususnya yayasan pelopor pendidikan di Tanah Papua. Dalam Raker ini, BPP juga terlibat aktif dalam pembahasan sidang komisi, di mana Pokja Papua Cerdas dipercaya sebagai Sekretaris Komisi Bidang Kemitraan YPK, baik dalam pengembangan kemitraan di tingkat nasional maupun internasional.
Melalui pelaksanaan Raker I ini, YPK Tanah Papua telah merevitalisasi organisasinya sebagai yayasan penyelenggara pendidikan yang unggul dan berkarakter Kristus. Raker diawali dengan ibadah pembukaan, dilanjutkan dengan pelantikan Koordinator Wilayah pada enam provinsi di Tanah Papua serta Pengelola Satuan Pendidikan (PSP) di tingkat kabupaten/kota, yang merupakan nomenklatur baru dari Pengelola Satuan Wilayah (PSW). BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya menyatakan komitmennya untuk terus mengawal YPK Tanah Papua sebagai mitra strategis dalam mendukung percepatan pembangunan pada Misi Papua Cerdas, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.
Author : Pokja Cerdas BPP Provinsi Papua Barat Daya
