Jayapura, 10 September 2026 — Badan Pengarah Papua (BPP) Papua melalui jajaran Kelompok Kerja (Pokja) menghadiri Pra-Konferensi Dewan Adat Suku Sentani (DASS) yang dilaksanakan di Kampung Yobeh, Kabupaten Jayapura, Kamis (10/9).
Kehadiran BPP menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan kelembagaan masyarakat adat dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua.
Pra-Konferensi DASS membahas transformasi dan restrukturisasi kelembagaan adat, penguatan peran DASS sebagai mitra strategis pembangunan, penyusunan program kerja, serta identifikasi program yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, lingkungan, hingga pengelolaan potensi wilayah adat.
Dalam kegiatan tersebut, Prof. Fredy Sokoy dari Universitas Cenderawasih menyampaikan pentingnya transformasi peran kelembagaan adat agar tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai dan identitas adat, tetapi juga mampu mengambil peran dalam pembangunan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat adat. Sejumlah gagasan turut dibahas, antara lain pengembangan ekowisata dan budaya berbasis masyarakat lokal, sekolah adat, perlindungan tanah adat, pemberdayaan ekonomi, mitigasi bencana, serta rehabilitasi lingkungan dan hutan lindung.
Dalam konteks tersebut, BPP Papua hadir sebagai mitra strategis dan fasilitator yang membantu menjembatani aspirasi serta kebutuhan masyarakat adat dengan sistem perencanaan pembangunan pemerintah. Melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), BPP dapat mendampingi proses pemetaan dan penyelarasan program kerja DASS dengan RPJMN, RPJMD, serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).
Program yang selaras dengan prioritas pembangunan selanjutnya dapat direkomendasikan dan dikoordinasikan kepada pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga terkait sesuai kewenangannya. Pendekatan ini menegaskan posisi BPP bukan untuk mengambil alih kewenangan kelembagaan adat, melainkan memperkuat konektivitas antara aspirasi masyarakat adat dan kebijakan pembangunan pemerintah.
Kolaborasi BPP Papua dan DASS diharapkan dapat menjadi model pelibatan kelembagaan adat dalam pembangunan, dengan menempatkan masyarakat adat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek dan mitra dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
Sebagai tindak lanjut, BPP Papua bersama Pokja dan DASS akan mendorong pertemuan teknis untuk memetakan program, mengidentifikasi kewenangan dan sumber pendanaan, serta menentukan kementerian/lembaga atau OPD terkait yang dapat mendukung implementasi program prioritas masyarakat adat.
