Manokwari, 15 September 2026 — Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data yang terintegrasi, serta pemantauan program dan anggaran secara lebih terukur.
Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui peluncuran Sistem Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan Papua Barat (Simonev) dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah se-Papua Barat.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa Simonev disiapkan sebagai instrumen untuk memantau perkembangan program penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi. Kehadiran sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran capaian secara lebih terukur serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap program yang berjalan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam forum, tingkat kemiskinan Papua Barat tercatat 18,68 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 98,46 ribu jiwa. Angka tersebut menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan periode sebelumnya, namun persoalan kemiskinan masih menjadi agenda penting yang membutuhkan penanganan secara konsisten dan lintas sektor.
Kepala BPS Provinsi Papua Barat Merry menyebutkan dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan Papua Barat tercatat bergerak dari 21,84 persen pada 2021, 21,33 persen pada 2022, 20,49 persen pada 2023, 21,66 persen pada 2024, hingga 18,68 persen pada 2025 berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor. Meskipun terdapat penurunan secara keseluruhan, pemerintah menilai masih diperlukan langkah yang lebih terarah untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Kemiskinan Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Dalam forum tersebut wakil gubernur papua barat Mohamad Lakotani tegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab Bappeda atau satu perangkat daerah. Seluruh pemerintah daerah, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan terkait perlu mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat telah dan akan terus mendorong berbagai program yang diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui tiga fokus utama, yakni Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif.
Ketiga fokus tersebut mencakup penguatan layanan kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan. Dalam forum disampaikan bahwa realisasi anggaran belanja penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga semester I masih berada di kisaran 12 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian agar perangkat daerah terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan hasil yang dicapai.
RKPD sebagai Instrumen Percepatan
Dalam materi mengenai RKPD 2025–2029 sebagai Instrumen Perencanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, disampaikan bahwa RKPD memiliki peran penting dalam menyatukan arah kebijakan sekaligus menjadi instrumen strategi pembangunan daerah.
Kondisi kemiskinan Papua Barat juga menunjukkan adanya kesenjangan antarwilayah. Karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu mempertimbangkan karakteristik dan persoalan masing-masing kabupaten, sehingga intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan diarahkan antara lain pada penurunan beban pengeluaran masyarakat serta peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakat.
Pendekatan berbasis wilayah menjadi penting karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Papua Barat tidak seragam. Perbedaan geografis, akses layanan dasar, kesempatan kerja, serta kemampuan ekonomi masyarakat membutuhkan bentuk intervensi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
DTSEN sebagai Basis Data Intervensi
Penguatan penanggulangan kemiskinan juga tidak terlepas dari penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data untuk menentukan sasaran program.
Dalam rakor Kepala BPS Provinsi Merry menjelaskan bahwa DTSEN merupakan data yang dinamis dan membutuhkan proses pemutakhiran secara berkelanjutan. Data tersebut mengintegrasikan berbagai sumber data pemerintah untuk menghasilkan informasi sosial dan ekonomi yang dapat digunakan dalam perencanaan serta pelaksanaan program.
DTSEN juga menjadi bagian penting dalam memastikan intervensi pemerintah diberikan kepada kelompok masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.
Dalam konteks pemanfaatan data, desil tidak dimaksudkan sebagai ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan. Desil berfungsi sebagai alat pemeringkatan untuk melihat posisi kesejahteraan relatif masyarakat. Karena itu, desil tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai daftar penerima bantuan atau program pemerintah.
Evaluasi Kinerja dan Penguatan Anggaran
Strategi penanggulangan kemiskinan juga berkaitan erat dengan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam evaluasi antara lain keberadaan SK TKPK, RKPD, rencana aksi, laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta realisasi APBD.
Pemerintah daerah juga didorong memperkuat kinerja berbasis outcome, meningkatkan kualitas data, menjadikan RKPD sebagai salah satu instrumen pengendalian pembangunan, menjaga integrasi antara perencanaan dan penganggaran, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah dan pihak nonpemerintah.
Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga pada perubahan nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.
BP3OKP Dorong Fokus pada Kesejahteraan OAP
Dalam forum tersebut, BP3OKP turut menekankan pentingnya keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan di Papua Barat. Tingginya angka kemiskinan perlu menjadi perhatian bersama agar pembangunan dan berbagai program pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama Orang Asli Papua.
BP3OKP mendorong agar kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada penyediaan program dan anggaran, tetapi dilanjutkan dengan pemantauan terhadap hasil dan manfaat yang diterima masyarakat.
Irene Manibuy menyampaikan bahwa penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting. Dalam materi yang disampaikan Bank Indonesia, perhatian diarahkan pada pengembangan UMKM, akses pembiayaan atau kredit, serta penguatan ekonomi OAP sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Kolaborasi Lintas Sektor
Berbagai pandangan yang muncul dalam rakor menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, lembaga keuangan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya perlu membangun koordinasi yang berkelanjutan.
Masukan dari berbagai pihak juga menyoroti pentingnya memperluas kesempatan masyarakat Papua untuk memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi di daerah, termasuk melalui kesempatan kerja, perlindungan pekerja, penguatan UMKM, akses pembiayaan, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif.
Pada momen ini sekaligus di luncurkan aplikasi SIMONEV yang akan membantu kinerja pemerintah untuk mengelola serta menganalisis data angka kemiskinan di papua barat. Dengan dukungan Simonev dan DTSEN, pemerintah diharapkan dapat memiliki instrumen yang lebih kuat untuk memantau perkembangan kemiskinan, mengevaluasi efektivitas program, memperbaiki sasaran intervensi, serta memastikan perencanaan dan penganggaran berjalan secara konsisten.
Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya bukan hanya persoalan angka statistik, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, seluruh pihak di Papua Barat diharapkan dapat bekerja secara bersama-sama, terukur, dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pembangunan memberikan manfaat yang nyata bagi OAP.
Dengan data yang lebih akurat, perencanaan yang lebih terarah, serta kolaborasi lintas sektor yang kuat, Papua Barat terus memperkuat langkah menuju pembangunan yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
