Wamena, 13 Juli 2026 – Pokja Papua Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Pegunungan melakukan koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan Polsek Wamena Kota, Senin (13/7/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respons terhadap perkembangan situasi pascakonflik perang suku antara masyarakat Kabupaten Lanny Jaya dan masyarakat Kurima yang hingga kini belum sepenuhnya kondusif.
Koordinasi tersebut dihadiri oleh Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P., mewakili Pokja Papua Polhukam BPP Provinsi Papua Pegunungan dan diterima langsung oleh Ipda Lambok Ari Nababan selaku Wakapolsek Wamena Kota. Pertemuan berlangsung di Kantor Polsek Wamena Kota, Ho-Hom, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Kegiatan koordinasi bertujuan untuk memantau perkembangan situasi keamanan, mengidentifikasi potensi gangguan kamtibmas, serta memperkuat sinergi dan kerja sama antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Selain itu, koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi konflik guna mencegah terjadinya eskalasi kekerasan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ipda Lambok Ari Nababan menjelaskan bahwa konflik perang suku antara masyarakat Lanny Jaya dan masyarakat Kurima secara adat telah diselesaikan melalui ritual patah panah yang dilaksanakan di Mapolres Jayawijaya pada 23 Mei 2026. Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa situasi keamanan masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak.
“Konflik perang suku antara masyarakat Lanny Jaya dan masyarakat Kurima telah didamaikan melalui ritual adat patah panah yang dilaksanakan di Polres Jayawijaya, namun konflik tersebut masih belum benar-benar berakhir,” ujar Ipda Lambok Ari Nababan.
Lebih lanjut, Nababan mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan aparat keamanan, masih ditemukan tindakan-tindakan yang berpotensi memicu konflik lanjutan di wilayah terdampak.
“Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, masih terjadi penyerangan dari masyarakat Kurima kepada masyarakat Lanny Jaya dengan membakar beberapa rumah milik masyarakat Lanny Jaya,” lanjutnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Dafrin Muksin menyampaikan bahwa perdamaian yang telah dicapai melalui mekanisme adat perlu terus dijaga dan diperkuat melalui kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, maupun masyarakat.
“Pokja Papua Polhukam BPP Provinsi Papua Pegunungan memandang bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui kesepakatan damai secara adat, tetapi juga memerlukan pengawalan bersama dari seluruh pemangku kepentingan agar perdamaian yang telah dibangun dapat terjaga secara berkelanjutan. Oleh karena itu, koordinasi dengan aparat keamanan menjadi langkah penting untuk memantau perkembangan situasi sekaligus mengidentifikasi berbagai potensi gangguan kamtibmas yang masih mungkin terjadi di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik susulan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan.
“Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri, mengedepankan dialog, serta menghormati hasil perdamaian adat yang telah disepakati bersama. Papua Pegunungan membutuhkan situasi yang aman dan kondusif agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.
Melalui kegiatan koordinasi ini, Pokja Papua Polhukam BPP Provinsi Papua Pegunungan dan Polsek Wamena Kota berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya kondisi yang aman, damai, dan harmonis sebagai fondasi bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan.
Kegiatan koordinasi ini juga menjadi bagian dari komitmen Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan dalam mendukung terwujudnya Papua Damai melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pencegahan konflik, serta penyelesaian berbagai persoalan sosial dengan mengedepankan pendekatan dialog dan kearifan lokal masyarakat Papua.
