Jayapura, 12 Agustus 2026 – Badan Pengarah Papua (BPP/BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua memperkuat sinergi dengan Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus DPRK Jayapura melalui rapat koordinasi yang membahas sinkronisasi kebijakan serta penguatan pengawasan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Kabupaten Jayapura.
Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat BPP/BP3OKP Gedung Keuangan Negara Jayapura tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan Dana Otsus berlangsung lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua (OAP).
Dalam forum tersebut, Anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua, Alberth Yoku menegaskan bahwa BPP/BP3OKP memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pembangunan Papua sesuai amanat Otonomi Khusus.
BPP juga memaparkan arah pembangunan Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), sekaligus menjelaskan upaya BPP dalam mengawal tindak lanjut Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional.
“Pengelolaan Dana Otsus harus dapat ditelusuri secara jelas mulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, hingga penerima manfaat. Transparansi dan keterlacakan menjadi kunci agar Dana Otsus benar-benar menjadi instrumen afirmasi bagi Orang Asli Papua,” ujar Alberth Yoku.
BPP juga mendorong agar pengawasan tidak lagi hanya berfokus pada besarnya penyerapan anggaran, tetapi diarahkan pada hasil dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi OAP.
Melalui Pokja Papua Sehat, BPP menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan indikator hasil layanan kesehatan, validasi basis data Orang Asli Papua, pengawasan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan kapasitas fasilitas rujukan, serta perencanaan tenaga kesehatan dan pendidikan dokter spesialis yang lebih terintegrasi.
Sementara itu, Pansus Otsus DPRK Jayapura menyambut baik peran BPP sebagai mitra strategis dalam memperkuat tata kelola Dana Otsus. Kedua pihak berkomitmen membangun koordinasi berkelanjutan untuk memastikan setiap program Otsus memiliki sasaran penerima manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat koordinasi menghasilkan sejumlah komitmen bersama, di antaranya penyelarasan perencanaan daerah dengan RIPPP dan RAPPP, penguatan Musrenbang Otsus, peningkatan keterbukaan data, pengawasan sektor pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kebijakan afirmasi bagi pengusaha Orang Asli Papua.
Melalui penguatan koordinasi ini, BPP Papua menegaskan posisinya sebagai penggerak kolaborasi lintas lembaga dalam mengawal implementasi Otonomi Khusus agar lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.
