Wamena, 11 Agustus 2026 — Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Pegunungan melalui Pokja Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor Jayawijaya dalam rangka menyikapi perkembangan situasi keamanan pasca kejadian penembakan di sekitar pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya. Koordinasi tersebut sekaligus membahas kesiapsiagaan keamanan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya BPP Pokja Polhukam untuk memperkuat komunikasi dan membangun kesamaan pemahaman mengenai kondisi keamanan di tengah masyarakat. Selain memperoleh informasi perkembangan situasi secara langsung, pertemuan tersebut diarahkan untuk memperkuat langkah pencegahan dan membangun kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan dan unsur masyarakat agar setiap persoalan dapat ditangani secara proporsional serta tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur BPP Pokja Polhukam, yaitu Frans Elosak, SE., MM., Namantus Gwijangge, S.IP., dan Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P. Hadir pula Yaberius Kogoya, S.IP., dari Pokja Papua Sehat sekaligus tokoh Kabupaten Lanny Jaya. Dari pihak Kepolisian Resor Jayawijaya hadir Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel, SIK., MAP., dan Kabag Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Polres Jayawijaya menyampaikan bahwa upaya preventif terus dilakukan melalui patroli dan imbauan kepada masyarakat. Langkah tersebut merupakan bagian dari pemantauan situasi keamanan sekaligus upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta segera menyampaikan informasi apabila terdapat potensi gangguan keamanan.
Anggota BPP Pokja Polhukam, Namantus Gwijangge, S.IP., menyampaikan bahwa situasi pasca kejadian perlu disikapi secara tenang dengan mengedepankan komunikasi dan pencegahan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memengaruhi kondisi sosial.
“Yang paling penting saat ini adalah menjaga ketenangan masyarakat. Kita tidak boleh mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas. Semua pihak harus membangun komunikasi dan bersama-sama menjaga situasi agar tetap aman,” ujar Namantus.
Dalam kesempatan tersebut, Namantus juga mendorong adanya penguatan kebijakan daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Penanganan Konflik Sosial. Menurutnya, karakteristik konflik di Papua Pegunungan memiliki dimensi sosial, budaya, adat dan geografis yang memerlukan kebijakan yang mampu mengakomodasi kondisi daerah.
“Kita perlu mendorong pembentukan Perdasus tentang Penanganan Konflik Sosial yang dapat menjadi salah satu landasan daerah dalam melakukan pencegahan, penanganan dan pemulihan pascakonflik. Regulasi tersebut perlu memperhatikan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Papua Pegunungan,” jelasnya.
Namantus menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pencegahan konflik, deteksi dini, mediasi, rekonsiliasi serta pemulihan hubungan sosial masyarakat. Menurutnya, penyelesaian konflik tidak cukup hanya dilakukan ketika persoalan telah terjadi, tetapi membutuhkan mekanisme pencegahan yang terencana dan melibatkan berbagai unsur.
Sementara itu, anggota BPP Pokja Polhukam Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P., menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya membangun keamanan yang berkelanjutan. Menurutnya, persoalan keamanan memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“Kita tidak boleh hanya bergerak setelah terjadi persoalan. Yang lebih penting adalah membangun kolaborasi sejak awal melalui komunikasi, koordinasi dan kerja bersama. Pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan mahasiswa memiliki peran masing-masing dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif,” kata Dafrin.
Dafrin menambahkan bahwa kolaborasi perlu diarahkan pada pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi konflik. Menurutnya, masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang dapat menjadi sumber informasi penting dalam memahami kondisi sosial dan mencegah berkembangnya persoalan.
“Keamanan yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi. Aparat memiliki fungsi penegakan hukum dan keamanan, sementara tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, pemuda dan mahasiswa memiliki kekuatan sosial untuk membangun komunikasi dan mencegah konflik,” jelas Dafrin.
Ia juga menegaskan bahwa pendekatan keamanan perlu berjalan bersama pendekatan sosial, budaya dan pembangunan. Dengan demikian, upaya membangun perdamaian tidak hanya dilakukan melalui respons terhadap gangguan keamanan, tetapi juga melalui penguatan hubungan sosial dan partisipasi masyarakat.
Sementara itu, Yaberius Kogoya, S.IP., dari Pokja Papua Sehat sekaligus tokoh Kabupaten Lanny Jaya, turut mengoordinasikan komunikasi antara pihak-pihak terkait dalam menyikapi perkembangan situasi keamanan. Ia menyampaikan pandangan mengenai kondisi pasca konflik antarkelompok masyarakat di Woma, Kabupaten Jayawijaya, yang perlu ditangani secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
Yaberius menilai bahwa pendekatan keamanan perlu berjalan bersama pendekatan budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama mempunyai peran penting dalam membangun komunikasi dan membuka ruang dialog.
“Situasi di Woma harus kita lihat dengan hati-hati. Selain langkah keamanan, pendekatan budaya perlu dikedepankan karena masyarakat Papua memiliki nilai-nilai adat dan mekanisme penyelesaian masalah yang dapat menjadi kekuatan untuk membangun perdamaian,” ujar Yaberius.
Ia mendorong agar para pihak dapat duduk bersama melalui dialog untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima masyarakat.
“Penyelesaian konflik bukan hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga bagaimana memulihkan hubungan dan kepercayaan antarmasyarakat. Kita perlu duduk bersama dan mencari jalan keluar melalui dialog,” jelasnya.
Yaberius juga mengajak generasi muda untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi serta mendorong pemuda dan mahasiswa menjadi bagian dari upaya menjaga perdamaian di Papua Pegunungan.
Dari pihak kepolisian, Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel, SIK., MAP., menyampaikan bahwa Polres Jayawijaya terus melakukan langkah preventif melalui patroli dan imbauan kepada masyarakat.
“Kami terus melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada masyarakat. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan segera menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas,” jelas Kompol Albertus.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara menyampaikan bahwa pemantauan situasi dilakukan secara berkelanjutan, khususnya menjelang pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
“Kami terus melakukan pemantauan dan patroli sebagai langkah pencegahan. Menjelang 17 Agustus, koordinasi pengamanan terus diperkuat agar seluruh kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan tertib,” ujarnya.
BPP Pokja Polhukam mengapresiasi langkah preventif yang dilakukan Polres Jayawijaya dan mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat. BPP juga mendorong keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa dalam menjaga komunikasi serta mencegah potensi konflik.
Dorongan pembentukan Perdasus tentang Penanganan Konflik Sosial diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun sistem penanganan konflik yang lebih terarah, mulai dari pencegahan, deteksi dini, dialog, mediasi, rekonsiliasi hingga pemulihan pascakonflik. Kebijakan tersebut diharapkan disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta karakteristik sosial dan budaya masyarakat Papua Pegunungan.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI diharapkan menjadi ruang bersama untuk memperkuat persatuan, mempererat persaudaraan dan membangun komitmen menuju Papua Pegunungan yang aman dan damai. Masyarakat diharapkan tetap menjaga ketenangan, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menciptakan lingkungan sosial yang kondusif.
Melalui kolaborasi, komunikasi, pendekatan budaya, pencegahan dini, penguatan kebijakan daerah dan partisipasi masyarakat, BPP Pokja Polhukam berkomitmen mendorong terciptanya Papua Pegunungan yang aman, damai dan sejahtera. Perdamaian diharapkan tidak hanya menjadi tujuan pemerintah dan aparat, tetapi menjadi gerakan bersama yang tumbuh dari kesadaran dan partisipasi seluruh
