Jayapura (11/08) — Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP/BP3OKP) menerima audiensi dari RSUD Abepura untuk membahas berbagai kebutuhan strategis rumah sakit, mulai dari kesiapan reakreditasi, penguatan pembiayaan, hingga pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) yang dijalankan BPP/BP3OKP dalam mengawal percepatan pembangunan sektor kesehatan di Tanah Papua.
Dalam audiensi, RSUD Abepura menyampaikan bahwa proses reakreditasi yang dijadwalkan pada Desember 2026 menjadi prioritas utama dan membutuhkan dukungan lintas pemerintah, termasuk pembiayaan rehabilitasi dan pemenuhan fasilitas pendukung. Rumah sakit juga mengungkapkan tantangan keterbatasan anggaran operasional, kebutuhan alat kesehatan kritis, serta penyelesaian gap pembiayaan layanan BPJS yang masih menjadi kendala pelayanan.
Menindaklanjuti hal tersebut, BPP/BP3OKP akan menjadikan dokumen kebutuhan yang disampaikan RSUD Abepura sebagai dasar koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi Papua, BPJS, dan pemangku kepentingan terkait. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penyelarasan kebijakan dan dukungan yang diperlukan untuk memperkuat mutu pelayanan kesehatan di RSUD Abepura.
BPP/BP3OKP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis kesehatan di Papua melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sehingga berbagai kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dapat ditangani secara lebih terintegrasi, konkret, dan berkelanjutan.
