Lanny Jaya (22/7/2026) – Pokja Papua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Badan Pengarah Papua (BPP) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi bersama Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya guna memperkuat implementasi Otonomi Khusus Papua serta mendorong stabilitas politik, hukum, dan keamanan sebagai fondasi pembangunan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya itu dipimpin Asisten II Setda Kabupaten Lanny Jaya, Perius Wenda, dan dihadiri Pokja Papua Polhukam BPP, Kesbangpol, Bagian Hukum Setda, Satpol PP, serta Satintelkam Polres Lanny Jaya.
Asisten II Setda Kabupaten Lanny Jaya, Perius Wenda, menyambut baik pelaksanaan koordinasi tersebut. Menurutnya, pertemuan ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai tantangan di bidang politik, hukum, dan keamanan sekaligus memperkuat sinergi dengan Badan Pengarah Papua dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Perwakilan Pokja Papua Polhukam BPP, Namantus Gwijangge, mengatakan koordinasi ini merupakan bagian dari tugas BPP dalam menghimpun berbagai informasi strategis sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat. Sementara itu, Dafrin Muksin menegaskan bahwa stabilitas politik, kepastian hukum, dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan di Papua.
Dalam pembahasan, Kepala Kesbangpol Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan bahwa stabilitas politik daerah masih menghadapi tantangan, terutama dinamika demokrasi, potensi konflik horizontal, serta keterbatasan anggaran untuk pendidikan politik dan pembinaan organisasi kemasyarakatan.
Bagian Hukum Setda Kabupaten Lanny Jaya juga mengusulkan percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial sebagai dasar hukum dalam penyelesaian konflik yang selama ini banyak diselesaikan melalui mekanisme adat.
Sementara itu, Satpol PP menyampaikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan melalui penambahan personel, sarana, dan prasarana operasional. Di sisi lain, Satintelkam Polres Lanny Jaya menilai situasi keamanan secara umum masih kondusif, namun sistem deteksi dini dan koordinasi lintas sektor tetap perlu diperkuat untuk mengantisipasi potensi konflik.
Melalui pertemuan tersebut, Pokja Papua Polhukam BPP bersama Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya menyepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya memperkuat koordinasi antarlembaga, mendorong percepatan penyusunan Perda Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, memperkuat sistem deteksi dini, serta membentuk Forum Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai wadah sinergi lintas pemangku kepentingan.
Hasil koordinasi tersebut selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi Badan Pengarah Papua sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan mendukung pembangunan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Lanny Jaya.
