Sorong, 17 November 2026 – Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat koordinasi dan pengawalan percepatan pembangunan di Kabupaten Maybrat melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK).
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan bersama Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Otonomi Khusus Maybrat yang dilaksanakan pada Selasa, 17 November 2026, di Sekretariat BPP Papua Barat Daya, Kota Sorong.
Pertemuan ini menjadi ruang dialog dan koordinasi untuk memperkuat peran DPRK jalur Otonomi Khusus dalam mengawal aspirasi masyarakat adat, pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus, serta berbagai isu strategis pembangunan di Kabupaten Maybrat. Kegiatan juga menjadi bagian dari upaya mendorong sinergi lintas pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix dalam mendukung percepatan pembangunan dan tindak lanjut pemulihan pascakonflik di Maybrat.
Dalam pertemuan tersebut, BPP Papua Barat Daya memberikan penjelasan mengenai kerangka regulasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, tata kelola Dana Otsus, mekanisme perencanaan dan penganggaran, serta pentingnya pelaksanaan program pembangunan yang selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029.
Pembahasan juga menyoroti pentingnya tata kelola Dana Otsus yang akuntabel, tepat sasaran, sesuai ketentuan, serta didukung mekanisme perencanaan, pengawasan, dan pelaporan yang memadai. Penguatan pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, serta peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Orang Asli Papua.
Dalam dialog tersebut, Kelompok Khusus DPRK Otsus Maybrat menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan akses terhadap data dan informasi penggunaan serta distribusi Dana Otsus, belum optimalnya pelibatan dalam forum Musrenbang Otsus dan RKPD, serta perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat terhadap tugas, fungsi, kewenangan, serta batasan peran DPRK Otsus.

BPP Papua Barat Daya mendorong pentingnya penguatan peran DPRK Otsus sebagai representasi masyarakat adat dalam mengawal aspirasi, memastikan prioritas pembangunan daerah, serta memperkuat partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga dinilai penting untuk mendukung pelibatan DPRK Otsus dalam proses perencanaan dan penganggaran, termasuk penyusunan APBD Tahun 2027.
Selain aspek kelembagaan dan tata kelola Otsus, pertemuan turut membahas berbagai prioritas pembangunan Kabupaten Maybrat, meliputi peningkatan pelayanan kesehatan dasar, penanganan stunting, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal seperti pertanian padi ladang/gogo, kopi, pala, dan kakao, serta peningkatan konektivitas jalan dan jembatan antarwilayah.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap pemulihan pascakonflik di Kabupaten Maybrat. Penanganan masyarakat terdampak konflik, pengungsi, pemulihan sarana pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, serta permukiman memerlukan koordinasi dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRK, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.
Dalam konteks tersebut, pendekatan pentahelix menjadi penting untuk memperkuat keterpaduan langkah dan mendorong tindak lanjut pemulihan pascakonflik yang lebih terarah. Ketersediaan data pengungsi dan korban konflik yang valid serta terverifikasi, termasuk melalui pendataan by name by address, menjadi salah satu kebutuhan penting dalam merumuskan intervensi yang tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat terdampak dan kondisi wilayah.

Pertemuan juga menyoroti perlunya perlindungan hak tanah adat melalui pemetaan partisipatif dan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna memperkuat kepastian hak masyarakat adat serta mencegah potensi persoalan dalam pemanfaatan dan pengembangan wilayah.
Melalui kegiatan ini, BPP Papua Barat Daya mendorong penguatan koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Maybrat dan pemangku kepentingan terkait, khususnya dalam penguatan kapasitas DPRK Otsus, pelibatan dalam proses perencanaan pembangunan, pengawalan isu strategis daerah, serta koordinasi kebutuhan pemulihan pascakonflik.
BPP Papua Barat Daya akan terus menjalankan fungsi SHEK dalam mengawal sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna mendukung implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden selaras dengan RAPPP Tahun 2025–2029. Upaya tersebut diarahkan agar percepatan pembangunan di Kabupaten Maybrat tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan masyarakat, penguatan tata kelola, peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di Papua Barat Daya.






