Jakarta, 3 November 2026 – Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya terus mengawal upaya percepatan pemulihan pascakonflik di Kabupaten Maybrat melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK).
Upaya tersebut merupakan bagian dari pendampingan BPP Papua Barat Daya dalam mendorong agar persoalan dan kebutuhan masyarakat terdampak konflik memperoleh perhatian serta tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Rangkaian pengawalan ini berawal dari dorongan dan fasilitasi BPP Papua Barat Daya kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat untuk mengomunikasikan kebutuhan pemulihan pascakonflik kepada pemerintah pusat. Melalui koordinasi tersebut, BPP turut mendorong pemerintah daerah mengidentifikasi dan menginventarisasi berbagai persoalan prioritas yang membutuhkan penanganan lintas sektor, yang kemudian dituangkan dalam 17 permasalahan prioritas pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Papua Damai.
Dalam prosesnya, BPP mendampingi komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Maybrat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta kementerian/lembaga terkait. Dukungan fasilitasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui surat tanggal 22 September 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam membuka ruang koordinasi lebih lanjut di tingkat pusat.

Sebagai tindak lanjut, Anggota BPP Papua Barat Daya bersama Pokja Teknis Bidang Polhukam/Damai kembali melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Kabupaten Maybrat. Pendampingan tersebut berlanjut melalui koordinasi pemerintah daerah dan permohonan dukungan kepada BPP untuk mengawal konsultasi serta pembahasan teknis dengan kementerian/lembaga terkait.
Pada Selasa, 3 November 2026, BPP Papua Barat Daya menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Manusia Pascakonflik Bersenjata di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
BPP Papua Barat Daya diwakili oleh Anggota BPP Drs. Otto Ihalauw, MA, bersama dua anggota Pokja Polhukam/Damai, yaitu Grein G. T. Wutoy, S.I.P., M.I.P., M.A. dan Virginus Senau Air Turot, B.Sc. Rapat tersebut melibatkan unsur pemerintah pusat, kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta Pemerintah Kabupaten Maybrat.
Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada tindak lanjut 17 permasalahan prioritas dalam DIM Papua Damai. Berbagai kebutuhan masyarakat terdampak konflik menjadi perhatian, mulai dari pemulihan infrastruktur dan perumahan, akses jalan dan jembatan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemulihan ekonomi masyarakat, hingga penguatan perdamaian dan tata kelola pemerintahan.

BPP Papua Barat Daya mendorong agar penanganan pascakonflik Maybrat dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan hulu-hilir. Pemulihan tidak cukup hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga harus menyentuh pemulihan kehidupan sosial, pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, rekonsiliasi, serta pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah arah tindak lanjut. Penanganan pascakonflik akan dikoordinasikan melalui dua Rapat Tingkat Menteri (RTM), yakni melalui Kemenko Polkam untuk bidang stabilitas keamanan dan Kemenko PMK untuk bidang kesejahteraan. Selain itu, DIM Papua Damai akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi yang memuat kebutuhan prioritas, program, penanggung jawab, serta dukungan anggaran dari masing-masing kementerian/lembaga.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Maybrat juga didorong untuk membentuk Tim Terpadu Penanganan Pascakonflik di tingkat provinsi dan kabupaten. Tim ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pembagian peran, serta kesinambungan penanganan di lapangan.
Dalam pembahasan dukungan sektoral, BNPB menyampaikan dukungan pembangunan jembatan melalui mekanisme hibah serta proses pengusulan bantuan rumah rusak berat sebesar Rp11,5 miliar yang direncanakan pada tahun 2027 untuk Kampung Sidi, Distrik Mare Selatan. Kementerian Sosial juga membuka peluang dukungan pemulihan sosial, pendampingan psikososial, pendidikan melalui Sekolah Rakyat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, penyaluran santunan korban konflik dan bantuan logistik masih memerlukan kelengkapan data korban serta dokumen administrasi dari pemerintah daerah.
BPP Papua Barat Daya menegaskan pentingnya keterpaduan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam proses pemulihan tersebut. Pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media perlu diperkuat agar proses pemulihan berjalan secara inklusif, berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui fungsi SHEK, BPP Papua Barat Daya akan terus mendorong pengawalan terhadap hasil koordinasi, penyelarasan program lintas kementerian/lembaga, serta pemantauan dan evaluasi atas komitmen pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting agar 17 permasalahan prioritas dalam DIM Papua Damai tidak berhenti sebagai daftar persoalan, melainkan dapat ditindaklanjuti menjadi program dan kegiatan yang jelas, terukur, serta memiliki dukungan pelaksanaan.

Bagi BPP Papua Barat Daya, pemulihan Maybrat merupakan bagian dari upaya mewujudkan Papua Damai yang berjalan seiring dengan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Perdamaian yang berkelanjutan harus dibangun melalui pemulihan kehidupan masyarakat, pemenuhan pelayanan dasar, penguatan tata kelola, dan kehadiran negara yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat.






