Sorong- Selasa, (14/11) bertempat di Hotel Rylich Panorama Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan Rapat Koordinasi Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama seluruh Kepala Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Daerah Terpilih, dan Stakeholder terkait se-Provinsi Papua Barat Daya.
Rapat Koordinasi Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di inisiasi oleh BP3OKP atau BPP ini juga turut mengundang Narasumber dari beberapa K/L/Instansi antara lain, Badan Gizi Nasional RI, Kapolda Papua Barat Daya, Pangdam XVIII/Kasuari, DJPK Kementerian Keuangan RI, BP3OKP Papua Barat Daya (Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya). Sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Nasional MBG ini, perwakilan BP3OKP mendampingi Bapak Gubernur Terpilih Provinsi Papua Barat Daya untuk berkunjung ke salah satu Dapur Sehat milik Kodim 1802/Sorong yang terletak di Distrik Sorong Barat. BP3OKP Papua Barat Daya juga optimis dan yakin bahwa pelaksanaan Program Nasional MBG ini dapat mewujudkan sasaran misi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 yakni Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif di Provinsi Papua Barat Daya.
Selain itu, Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Otto Ihalauw dalam penyampaian materinya menjelaskan bahwa Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terintegrasi dengan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH), yang saat ini telah dilaksanakan di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Universitas Papua (UNIPA). Program SSH ini juga telah dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) untuk periode 2025-2029. Meskipun Program SSH dan Program Nasional MBG memiliki perbedaan, keduanya memiliki kesamaan, yaitu memberikan makanan bergizi gratis kepada peserta didik sehingga, harapannya, seluruh Kepala Daerah Kab/Kota di Provinsi Papua Barat Daya kedepannya dapat melaksanakan Program SSH tersebut.
Dr. Drs. Mohammad Musa’ad, M.Si selaku Pj. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya, juga mengatakan untuk mensukseskan Program Nasional MBG ini, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan yakni pelaksanaannya yang perlu mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat, dengan dibantu oleh TNI-POLRI serta perlunya antisipasi kebutuhan bahan baku. Pj. Gubernur juga mengharapkan, perlunya organisasi khusus seperti Satgas untuk mengorganisir pelaksanaan Program Nasional MBG di Papua Barat Daya sehingga, apabila terjadi masalah dapat diselesaikan dengan baik dan tidak saling menyalahkan.
Kesimpulan dari Rakor tersebut, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap melaksanakan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai dengan Peraturan Presiden. Seluruh Kepala Daerah, Forkopimda, dan stakeholder setuju serta berkomitmen terhadap pelaksanaan program ini. Selain itu, dibahas perlunya identifikasi masalah yang mungkin muncul, seperti inflasi, kekurangan stok bahan baku, alergi makanan, dan infrastruktur pendukung. Ditekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk mengatasi kendala tersebut, serta perlunya pembentukan Satgas yang akan bertindak secara teknis. Kemudian, Kegiatan rakor ditutup dengan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan pelaksanaan Program Nasional MBG oleh para Kepala Daerah, Forkopimda, dan stakeholder terkait, yang juga dihadiri oleh Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.
