Jayapura, 15 Juli 2026 – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) se-Wilayah Papua melaksanakan rapat internal di Sekretariat Badan Pengarah Papua Lantai 5, Gedung Keungan Negara Jayapura, Rabu (15/7).
Manokwari (05/02) — Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy, meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat untuk serius memberi dukungan nyata kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP) agar mampu berkontribusi penuh dalam pembangunan daerah sesuai semangat Otonomi Khusus.
Jayapura (20/10)— Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua selaku Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) menghadirkan inovasi baru melalui Dashboard PAPEDA Papua, sebuah sistem pemantauan digital yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Bupati Pegunungan Arfak (Pegaf), Dominggus Saiba, bersama sejumlah pimpinan OPD melakukan kunjungan resmi ke Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat di Manokwari pada Selasa, 15 Juli 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas kendala yang menyebabkan keterlambatan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap I Tahun Anggaran 2025.
Pada hari Selasa, 15 April 2025, seluruh Anggota Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menghadiri Rapat Kerja Pemerintah Daerah dan BP3OKP Se-Papua Raya di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kabupaten Nabire. Rapat kerja ini dihadiri oleh seluruh Gubernur atau Pejabat yang mewakili dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Barat Daya,…
Hal ini disampaikan oleh Purwadhi Adhiputranto, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat kepada Pj. Gubernur Papua Barat pada Rabu (4/7). Dana ini merupakan pembayaran atas hasil jerih payah Papua Barat dalam menurunkan emisi di sektor Kehutanan yang berasal dari Green Climate Fund (GCF). GCF adalah sebuah mekanisme pendanaan di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan…