BP3OKP Perkuat Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Papua melalui Rakor di Biak Numfor
Biak Numfor (05/03) – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) terus memperkuat perannya dalam mendorong percepatan pembangunan di Tanah Papua melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi sinkronisasi percepatan pembangunan Papua sesuai dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor pada 5–7 Maret 2026.
BPP dan Komite Eksekutif Bahas Rencana Kerja 2026, Fokus pada Penguatan Otsus dan Percepatan Pembangunan Papua
JAKARTA (26–27/11) – Badan Pengarah Papua (BPP) bersama Kanwil DJPb Provinsi Papua selaku Sekretariat BPP menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja BPP dan Komite Eksekutif Tahun 2026 di Grand Mercure Jakarta Harmoni.
Dashboard PAPEDA Papua Resmi Diluncurkan, Dorong Efektivitas dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Otonomi Khusus
Jayapura (20/10)— Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua selaku Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) menghadirkan inovasi baru melalui Dashboard PAPEDA Papua, sebuah sistem pemantauan digital yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Audiensi Wakil Presiden RI Bersama Badan Pengarah Papua
Jayapura, 17 September 2025 – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), memimpin audiensi bersama BPP yang berlangsung di Sekretariat BPP, Gedung Keuangan Negara Jayapura lantai 5.
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Gelar FGD Sinkronisasi Program Percepatan RAPP 2025–2029
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Sinkronisasi Program Percepatan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan (RAPP) Periode 2025–2029 terhadap RPJMD dan Penerimaan, yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Krooy pada Jumat, 8 Agustus 2025.
Rapat Koordinasi Terkait Penggunaan Kawasan Hutan di Areal Konservasi Kabupaten Tambrauw
Kamis, 24 Juli 2025 – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah terpencil melalui penyelenggaraan Forum SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) yang digelar di Aula KPPN Sorong.
BP3OKP: Masyarakat harus dapat manfaat dari hutan konservasi
Sorong – Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw mengatakan masyarakat adat harus mendapatkan manfaat dari hutan konservasi sebagai bagian penting untuk menyejahterakan masyarakat setempat. “Masyarakat adat memang harus menjaga hutan, tetapi juga harus hidup,” jelasnya di Sorong, Rabu.