BP3OKP: Masyarakat harus dapat manfaat dari hutan konservasi

Sorong – Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw mengatakan masyarakat adat harus mendapatkan manfaat dari hutan konservasi sebagai bagian penting untuk menyejahterakan masyarakat setempat. “Masyarakat adat memang harus menjaga hutan, tetapi juga harus hidup,” jelasnya di Sorong, Rabu.

BP3OKP Dorong Percepatan Perekrutan Nakes RS Vertikal Kemenkes di Jayapura

Jayapura (26/6) – Dalam upaya mendukung transformasi sistem kesehatan dan percepatan pelayanan medis di Papua, BP3OKP melalui Pokja Papua Sehat menggelar kegiatan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi terkait perekrutan tenaga kesehatan untuk Rumah Sakit UPT Vertikal Kemenkes di Jayapura. Pertemuan strategis ini berlangsung di Gedung Keuangan Negara Provinsi Papua, Lantai 5 (Sekretariat BPP), dengan melibatkan…

Rapat Koordinasi Interoperabilitas Sistem Informasi Pengelolaan Dana Otsus

Jakarta (10/5/2025) – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) resmi menggulirkan upaya integrasi tiga sistem utama, yaitu SIPPP (Sistem Informasi Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran), SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah), dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Langkah ini bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perencanaan hingga penganggaran daerah, termasuk pengelolaan Dana Otsus Papua.

Sinergitas BPKP dengan BP3OKP Provinsi Papua dalam Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Tahun 2025

Jayapura (22/5/2025) – Dalam rangka melakukan penjaminan kualitas atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Papua Tahun 2025, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dari Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah dan BPKP Perwakilan Provinsi Papua melaksanakan koordinasi bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) – disingkat BPP Provinsi Papua…

BP3OKP dan Pokja Papua Kawal Langsung Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan

Wamena, 16 Mei 2025 — Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) bersama Pokja Papua menunjukkan keterlibatan aktif dalam pengawalan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) atau Badan Pusat Pemerintahan (BPP) Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini tampak dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., dan Ketua Komisi II DPR…

Kolaborasi KPK-GIZ Dorong Penguatan Pengawasan Dana Otonomi Khusus: Wujudkan Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif

Repost dari Berita KPK 02 Mei 2025 : https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kolaborasi-kpk-giz-dorong-penguatan-pengawasan-dana-otonomi-khusus-wujudkan-papua-sehat-cerdas-dan-produktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) terus mendorong penguatan pengawasan terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan dana otsus benar-benar bermanfaat bagi…