Jayapura, (9/4) – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) melalui Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) menggelar rapat koordinasi bertajuk kolaborasi literasi, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi di wilayah perbatasan Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat BPP Lantai 5 dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Rapat koordinasi dihadiri oleh Anggota BPP Papua beserta jajaran, Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua, serta Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) 643. Pertemuan ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung percepatan pembangunan di kawasan perbatasan yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses dan infrastruktur.
Dalam pembahasan, Balai Bahasa Provinsi Papua menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan program peningkatan literasi di sejumlah pos perbatasan, seperti di Waris, dengan dukungan pengiriman buku bacaan bagi anak-anak. Upaya ini dinilai perlu diperluas melalui kolaborasi bersama BP3OKP dan Satgas Pamtas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Sementara itu, Satgas Pamtas 643 memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan di wilayah penugasan, mulai dari pembangunan jembatan gantung, penyediaan air bersih, hingga bantuan pendidikan dan sosial bagi masyarakat. Selain menjalankan fungsi pengamanan wilayah, Satgas juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan sosial kemasyarakatan di daerah perbatasan.
Dalam rapat tersebut juga dibahas pentingnya penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung kelancaran program pembangunan. Selain itu, pendekatan berbasis budaya lokal dinilai menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan program, termasuk dalam pengembangan komoditas unggulan seperti kakao dan vanili yang memiliki potensi ekonomi tinggi di Papua.
Melalui rapat koordinasi ini, BP3OKP menegaskan komitmennya untuk terus melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Papua. Diharapkan, kolaborasi lintas sektor ini dapat mempercepat pembangunan wilayah perbatasan secara lebih terintegrasi, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Oleh: Aulia S. R. Nurcahyani
