Jayapura, (4/03) – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) melalui Pokja Papua Produktif menggelar rapat percepatan pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
Rapat ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, organisasi petani, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan implementasi program strategis di sektor perkebunan.
Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai aspek kesiapan pelaksanaan program PSR, mulai dari dukungan kebijakan, kesiapan dokumen, hingga mekanisme pelaksanaan di lapangan. Dinas Pertanian Provinsi Papua menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan program PSR di Papua dapat berjalan sesuai rencana. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah penandatanganan kontrak kerja terkait pelaksanaan program PSR dengan total luasan yang telah disetujui mencapai sekitar 3.034 hektare.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Keerom menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pelaksanaan program tersebut. Pemerintah daerah siap mendorong berbagai persiapan yang diperlukan agar program peremajaan sawit rakyat dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat langsung bagi para petani sawit di wilayah Kabupaten Keerom.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa program PSR merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat melalui penggantian tanaman sawit yang sudah tua atau tidak produktif dengan bibit unggul. Dengan demikian, diharapkan produksi sawit rakyat dapat meningkat sekaligus memperkuat kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah.
BP3OKP melalui Pokja Papua Produktif juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, asosiasi petani, serta lembaga terkait, agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif. Selain itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam mendorong keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) sebagai pelaku utama dalam pengelolaan perkebunan di wilayahnya.
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Papua turut menyampaikan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan program PSR melalui pendampingan kepada para petani, termasuk dalam hal penyiapan data, dokumen, serta proses verifikasi lahan yang akan menjadi lokasi peremajaan.
Oleh: Aulia S. R. Nurcahyani
