Jayapura (28/01/26) – BP3OKP (Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua, Inspektorat Provinsi Papua, serta Baperinda Provinsi Papua melaksanakan Rapat Koordinasi terkait Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang bertempat di Gedung Keuangan Negara Lantai 5, Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP), Jayapura.
Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi antar-lembaga pengawasan dalam rangka meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua. Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam sistem pengawasan keuangan negara, baik dari unsur pengawas internal maupun pengawas eksternal.

Dalam rapat koordinasi tersebut, dibahas Rencana Evaluasi dan Pengawasan Dana Otsus Tahun 2025, serta rencana pembahasan dan implementasi kebijakan Otsus ke depan. Pembahasan difokuskan pada upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin akuntabel, transparan, serta sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.
Para peserta rapat menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar-APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa Dana Otsus benar-benar dimanfaatkan secara tepat sasaran, khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua melalui sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, rapat koordinasi ini juga menekankan perlunya penguatan peran pengawasan internal sebagai instrumen strategis dalam mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sistem pengawasan Dana Otsus di Tanah Papua, sehingga kebijakan afirmatif tersebut dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Papua.

Oleh: Aulia S. R. Nurcahyani





