Jayapura (20/10)— Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua selaku Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) menghadirkan inovasi baru melalui Dashboard PAPEDA Papua, sebuah sistem pemantauan digital yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Peluncuran Dashboard PAPEDA Papua berlangsung secara hybrid di Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP), Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura lantai 5, dengan dihadiri para pejabat dari Kanwil DJPb Papua dan Badan Pengarah Papua.
Inovasi ini merupakan hasil sinergi antara Kanwil DJPb Papua dan Badan Pengarah Papua (BPP) dalam upaya memperkuat pengawasan serta mempercepat pembangunan di tanah Papua. Dashboard ini menjadi langkah nyata dalam menjawab persoalan klasik penyaluran dana Otsus yang kerap mengalami keterlambatan akibat kendala administratif.
Dashboard PAPEDA Papua menampilkan data alokasi dan realisasi penyaluran Dana Otsus per provinsi, kabupaten, dan kota secara interaktif. Sistem ini juga menyajikan analisis kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan dana, termasuk ketepatan waktu dan kelengkapan administrasi.
Selain sebagai alat pemantauan, dashboard ini diharapkan menjadi pendorong sinergi lintas lembaga antara pemerintah pusat, BPP, dan pemerintah daerah. Melalui data yang akurat dan terintegrasi, kebijakan percepatan pembangunan di Papua diharapkan dapat lebih tepat sasaran.
Kehadiran Dashboard PAPEDA Papua juga menegaskan peran Kanwil DJPb Provinsi Papua sebagai Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) dan Regional Chief Economist di wilayah Papua, yang berfungsi menjembatani komunikasi serta koordinasi kebijakan antara pusat dan daerah.
Dengan pendekatan berbasis data (evidence-based policy), pemerintah berharap pengelolaan Dana Otonomi Khusus dapat semakin transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
