Jayapura (18/11) – Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) melaksanakan agenda koordinasi awal sebagai rangkaian dari Rapat Pelaksanaan Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan oleh Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat BPP, Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Provinsi Papua, ini merupakan upaya untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam mengawal efektivitas implementasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Kegiatan koordinasi tersebut dihadiri oleh Anggota BPP Provinsi Papua, Albert Yoku, jajaran Pokja Provinsi Papua, serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pemanfaatan Dana Otsus, khususnya di bidang-bidang strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat Papua.
Agenda rapat diawali dengan sambutan oleh Anggota BPP Provinsi Papua, Albert Yoku, yang menekankan pentingnya konsistensi dan ketelitian dalam proses evaluasi. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kunci untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan mempercepat pembangunan di Papua. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan terkait Transfer ke Daerah (TKD) dan analisis pelaksanaan program oleh Terry Ansanay. Penyampaian ini menjadi dasar diskusi untuk melihat capaian, kendala, serta langkah perbaikan dalam penyaluran dan pemanfaatan Dana Otsus.
Selanjutnya, Kasie Penyusunan Program Otsus BAPPEDA Provinsi Papua memberikan sanggahan dan klarifikasi berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah. Proses ini menunjukkan adanya mekanisme pengecekan terhadap pemerintah daerah, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan objektif. Setelah itu, kegiatan berlanjut ke sesi diskusi yang membahas berbagai isu strategis termasuk efektivitas program yang telah berjalan, tantangan teknis, serta kebutuhan koordinasi lanjutan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pertemuan ini menjadi langkah awal menuju rapat lanjutan bersama OPD Teknis yang direncanakan berlangsung pada 27 November 2025. Dalam pembahasan, ditekankan pentingnya monitoring berkelanjutan terhadap pelaksanaan Dana Otonomi Khusus, terutama pada program-program prioritas seperti Beasiswa SUP, yang memerlukan tata kelola pelaporan dan pertanggungjawaban yang disiplin agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua. Berdasarkan evaluasi sementara, realisasi Pemerintah Kota menunjukkan capaian yang sangat baik dengan tingkat serapan mencapai 80%. Komponen layanan dasar seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Sekolah (BOSP), serta Dana Desa juga dilaporkan berjalan dengan sangat baik, menandakan adanya kemajuan positif dalam pemanfaatan dana yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Melalui kolaborasi dan sinergi yang dihadirkan dalam pertemuan ini, Sekretariat BPP menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat tata kelola Dana Otsus, diharapkan mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah, peningkatan kualitas layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua. Dengan proses evaluasi yang terarah dan koordinasi yang semakin solid, percepatan pembangunan di Papua diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Luar biasa!