Jayapura (9/06/25) — Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat konsolidasi lintas lembaga demi mewujudkan demokrasi yang damai dan berkualitas di Tanah Papua.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam forum diskusi terbuka yang melibatkan KPU, Bawaslu, Polda Papua, Kodam XVII/Cenderawasih, dan pers. Forum yang berlangsung di Aula Gedung Keuangan Negara Lantai 8 ini menjadi wadah penting untuk menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan pelaksanaan PSU, khususnya di wilayah-wilayah dengan kondisi geografis yang kompleks.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota BPP Papua, Albert Yoku, menekankan bahwa BP3OKP melalui Pokja Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) memiliki tanggung jawab strategis untuk membangun stabilitas Papua dalam konteks otonomi khusus. Ia menyerukan kerja sama semua pihak demi kelancaran PSU yang berintegritas.
BP3OKP juga menegaskan komitmennya sebagai mediator lintas sektor dengan berencana mempertemukan kedua pasangan calon dalam forum dialog publik. Tujuannya adalah untuk menggali gagasan pembangunan Papua di bidang pendidikan, kesejahteraan, dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. BP3OKP juga menyoroti pentingnya deklarasi pilkada damai, sehingga kontestasi politik tidak terjebak dalam isu-isu maupun kampanye negatif yang dapat memecah persatuan masyarakat Papua.
Sementara itu, KPU Papua memaparkan kesiapan tahapan teknis PSU yang telah terjadwal secara rinci. Mereka menegaskan bahwa tantangan logistik dan pendistribusian ke wilayah sulit harus diantisipasi melalui dukungan lintas sektor. Bawaslu Papua juga memberikan perhatian serius terhadap potensi kerawanan politik identitas serta penyebaran isu-isu negatif di media sosial. Menurut Ketua Bawaslu Papua, peran BP3OKP menjadi sangat penting dalam membangun jaringan koordinasi hingga ke akar rumput.
Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua menegaskan kesiapan penuh aparat keamanan dalam mengawal setiap tahapan PSU. Mereka berkomitmen untuk menjaga Papua tetap aman, khususnya di daerah-daerah rawan dan sulit dijangkau.
Menanggapi hal tersebut, BP3OKP menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dialog tersebut. Menurut mereka, dialog seperti ini akan membantu masyarakat memahami gagasan nyata para calon, bukan hanya slogan-slogan politik yang bersifat sesaat.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada upaya meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya bagi kelompok rentan seperti tenaga kesehatan yang bertugas saat hari pemungutan suara. KPU dan Bawaslu berkomitmen mencari solusi agar hak pilih mereka tetap terpenuhi.
BP3OKP kembali menegaskan bahwa suksesnya PSU bukan semata tugas penyelenggara pemilu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat, komunikasi yang terbuka, serta komitmen pada prinsip Papua Damai menjadi kunci keberhasilan PSU mendatang. Dengan mengutamakan sinergi dan partisipasi aktif semua pihak, Papua optimis mewujudkan pilkada yang damai, aman, dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
