Manokwari (05/02) — Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy, meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat untuk serius memberi dukungan nyata kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP) agar mampu berkontribusi penuh dalam pembangunan daerah sesuai semangat Otonomi Khusus.
Permintaan ini disampaikan Irene Manibuy saat rapat koordinasi yang digelar di Kota Manokwari, yang turut membahas tantangan dan peluang pengembangan ekonomi lokal bagi pelaku usaha asli Papua.
Menurut Irene, dukungan pemerintah daerah tidak boleh sebatas kebijakan di atas kertas tetapi harus diwujudkan melalui pembinaan teknis, kemudahan akses, dan keterlibatan aktif pengusaha OAP dalam proyek pembangunan. Banyak pelaku usaha masih menghadapi kendala seperti keterbatasan permodalan, administrasi, serta kesulitan mengakses proyek strategis daerah.
“Pemerintah daerah wajib menunjukkan keberpihakan nyata kepada pengusaha lokal. Jangan biarkan mereka hanya menjadi penonton di tanah sendiri — libatkan mereka dalam setiap proses pembangunan,” ujarnya.
Irene menegaskan bahwa pembinaan dan pendampingan berkelanjutan sangat penting agar para pengusaha OAP memenuhi standar teknis dan administratif dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga kontribusi mereka dapat optimal serta berdampak pada pengurangan kesenjangan ekonomi di Papua Barat.
BP3OKP RI juga berkomitmen untuk terus memantau pelibatan pengusaha OAP dalam pengadaan barang dan jasa, menjadikan transparansi dan keberpihakan sebagai indikator penilaian keberhasilan program pembangunan lokal. Tujuan jangka panjang dari upaya ini adalah mendorong kemandirian ekonomi pelaku usaha setempat sehingga mereka dapat bersaing secara berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah.
Sumber: orideknews.com, informasi-papua.com
Oleh: Aulia S. R. Nurcahyani
