Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Sinkronisasi Program Percepatan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan (RAPP) Periode 2025–2029 terhadap RPJMD dan Penerimaan, yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Krooy pada Jumat, 8 Agustus 2025.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kaimana, Isak Waryensi, dan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Tim dari Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa BP3OKP merupakan mitra strategis dalam memastikan implementasi Otonomi Khusus di Tanah Papua berjalan lancar, efektif, dan tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui forum ini, kita dapat menyamakan persepsi, menyelaraskan program, dan memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah—khususnya dalam upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua,” ujarnya.
Wabup juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Kaimana tengah fokus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sejalan dengan visi daerah, serta selaras dengan arah pembangunan nasional dan kebijakan Otonomi Khusus Papua.
“Kami memprioritaskan pemberdayaan masyarakat adat, penguatan ekonomi lokal, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar,” jelasnya.
Ia berharap melalui forum diskusi ini dapat dihasilkan rekomendasi yang konstruktif, sehingga program-program yang dirancang dalam RPJMD dapat diselaraskan secara optimal dengan program percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Papua.
Sementara itu, Ketua BP3OKP Irene Manibuy menegaskan bahwa visi BP3OKP mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Visi tersebut adalah terwujudnya masyarakat Papua yang sehat, cerdas, produktif, adil, dan damai melalui pelaksanaan Otonomi Khusus yang efektif dan berkeadilan.
“BP3OKP berkomitmen untuk memberikan akses dan kemudahan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja yang inklusif bagi Orang Asli Papua,” tuturnya.
