Wamena, 16 Mei 2025 — Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) bersama Pokja Papua menunjukkan keterlibatan aktif dalam pengawalan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) atau Badan Pusat Pemerintahan (BPP) Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini tampak dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., dan Ketua Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas, yang turut dihadiri oleh perwakilan BP3OKP dan Pokja Papua.
Kunjungan yang berfokus pada peninjauan lokasi pembangunan KIPP dan evaluasi Daerah Otonom Baru (DOB) ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat, jajaran pemerintah daerah, serta tokoh adat. Perwakilan BP3OKP Papua Pegunungan hadir langsung mendampingi rombongan pusat dan menyampaikan dukungan terhadap langkah-langkah strategis pembangunan di tanah Papua.
Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., M.B.A., menyampaikan apresiasi atas dukungan BP3OKP dan Pokja Papua dalam menjaga kesinambungan program pembangunan. “Keberadaan BP3OKP dan Pokja Papua sangat penting untuk memastikan suara masyarakat adat dan masyarakat lokal menjadi bagian dari proses pembangunan,” tegasnya.
Lokasi baru KIPP di kawasan Gunung Susu, Taman Biologi LIPI, dipilih karena memiliki status tanah hibah resmi dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, seluas 122,5 hektar. Proses pematangan lahan telah dimulai sejak 12 Mei 2025. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas PUPR juga menyampaikan bahwa desain kantor gubernur akan meniru arsitektur Gedung Putih sebagai simbol kemegahan dan kehadiran negara.
Wamendagri Ribka Haluk menggarisbawahi bahwa pembangunan pusat pemerintahan ini bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga simbol hadirnya negara dalam mewujudkan keadilan dan pelayanan setara bagi seluruh warga Papua Pegunungan. Ia juga mengajak BP3OKP dan Pokja Papua untuk terus mengawal proses ini secara inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Ketua Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas, menekankan pentingnya sinergi antar lembaga, termasuk BP3OKP dan kelompok kerja daerah, dalam mempercepat pembangunan DOB. “Kami di DPR RI ingin memastikan pembangunan bukan hanya cepat, tapi juga tepat dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan di Gereja Baptis Wesaroma, Pikhe, untuk agenda Evaluasi DOB. Diskusi melibatkan pembahasan strategis tentang inflasi daerah dan capaian awal DOB, dengan pelibatan langsung berbagai elemen, termasuk perwakilan adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil.
Kehadiran BP3OKP dan Pokja Papua dalam agenda ini mencerminkan semangat kolaborasi pusat dan daerah dalam membangun Papua dari dalam, dengan tetap menghormati nilai-nilai lokal dan hak-hak masyarakat adat.
Penulis: Aulia SRN
