Sinkronisasi kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan di wilayah Papua

Kesejahteraan masyarakat Papua tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik, hukum, dan keamanan yang terjadi di Tanah Papua. Menciptakan Papua yang damai dan sejahtera, diperlukan situasi yang aman dan kondusif guna mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Stabilitas menjadi kunci utama bagi hadirnya investasi dan bergulirnya roda perekonomian yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

Kondisi politik yang dinamis, termasuk peran penting Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua dalam mewakili aspirasi masyarakat, turut memengaruhi stabilitas wilayah. Pekerjaan besar dalam mewujudkan representasi yang adil antar wilayah, pemerataan pembangunan infrastruktur dan sosial-ekonomi di seluruh penjuru Papua.

Melalui pemahaman dan sinergi berbagai pihak, kita berharap Tanah Papua dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik — adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Dimensi Pembangunan

Dimensi Politik:

  1. Pembangunan politik di Papua diarahkan untuk memperkuat demokrasi lokal yang inklusif, dengan menjamin keterwakilan orang asli Papua dalam lembaga pemerintahan.
  2. Pemerintah berkomitmen memperkuat implementasi otonomi khusus sebagai instrumen politik untuk memberikan ruang kemandirian bagi Papua.
  3. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, termasuk pemilu dan musyawarah adat, menjadi fondasi penting dalam membangun legitimasi pemerintahan di Papua.

Dimensi Hukum:

  1. Penegakan hukum di Papua harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan non-diskriminasi, serta mempertimbangkan kearifan lokal dan hukum adat.
  2. Harmonisasi antara sistem hukum nasional dan hukum adat Papua menjadi kunci untuk menciptakan rasa keadilan yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
  3. Penguatan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat adat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar mereka.

Dimensi Keamanan:

  1. Pendekatan keamanan di Papua harus mengedepankan dialog dan rekonsiliasi, bukan hanya operasi militer.
  2. Stabilitas keamanan Papua tidak hanya ditentukan oleh kehadiran aparat, tetapi juga oleh kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
  3. Membangun Papua yang aman berarti menciptakan ruang damai bagi tumbuhnya keadilan sosial, ekonomi, dan budaya.

Indikator Kesuksesan

Politik

  1. Tingkat partisipasi politik masyarakat Papua dalam pemilu, musyawarah adat, dan proses demokrasi lainnya.

  2. Representasi politik yang adil dan inklusif, terutama bagi kelompok adat, perempuan, dan daerah terpencil.

  3. Stabilitas pemerintahan daerah yang ditunjukkan dengan rendahnya konflik elite politik dan DPRD.

  4. Kebijakan daerah yang berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, berdasarkan aspirasi lokal.

  5. Koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan politik di Papua.

Hukum

  1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap keadilan, termasuk layanan bantuan hukum bagi masyarakat adat dan kelompok rentan.
  2. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, termasuk dalam kasus pelanggaran HAM.
  3. Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum (pengadilan, kejaksaan, kepolisian).
  4. Jumlah kasus korupsi dan pelanggaran hukum yang berhasil ditangani secara transparan dan akuntabel.
  5. Penguatan hukum adat yang harmonis dengan hukum nasional, sebagai bagian dari keunikan Papua.

Keamanan

  1. Penurunan tingkat konflik sosial dan kekerasan di wilayah Papua.
  2. Meningkatnya rasa aman masyarakat, yang diukur melalui survei persepsi publik.
  3. Respons cepat dan efektif terhadap potensi gangguan keamanan, termasuk penanganan isu separatisme.
  4. Peningkatan sinergi antar aparat keamanan (TNI, Polri, dan instansi terkait) dalam menjaga stabilitas wilayah.
  5. Jumlah wilayah rawan konflik yang berhasil dikendalikan atau dinetralisir.

Mendorong Masyarakat Melalui Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan

Melalui situasi politik, hukum, dan keamanan yang stabil, masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung produktivitas. Oleh karena itu, Polhukam Papua berkomitmen untuk menciptakan tata kelola yang kondusif, menjamin keadilan, serta menjaga keamanan wilayah agar setiap warga dapat mengelola waktu dan potensi diri secara maksimal demi kesejahteraan bersama.

KONTAK