Manokwari- Jumat, (01/11) bertempat di Ruang Rapat Triton Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, Gedung Keuangan Negara Lantai 2. Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat melakukan audiensi bersama Asosiasi Peternak Ayam Petelur Anak Asli Papua, Kegiatan ini dibuka oleh Yafed Valentino, selaku Ketua Asosiasi Peternak Telur menyampaikan harapannya agar peternak telur ayam Anak Asli Papua dapat diberdayakan.
Harapan tersebut mencakup pemberdayaan ekonomi dalam bidang peternakan telur ayam dengan tujuan agar Badan Pengawasan Pendidikan dan Pemberdayaan Orang Papua dapat (BP3OKP) bekerja sama dengan masyarakat asli Papua untuk mendukung program-program yang dijalankan oleh Asosiasi Peternak Ayam. Yafed juga berharap bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Gubernur tentang peternakan dapat melahirkan Peraturan Dasar Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasi) di Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, peternakan telur ayam diharapkan dapat menjadi proyek unggulan di provinsi tersebut.
Namun, Yafed juga menyoroti kendala yang ada terutama dalam hal manajemen kandang. Ia mengungkapkan bahwa sering kali bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran, khususnya dalam hal pemenuhan standar pengelolaan kandang yang layak, yang menjadi salah satu masalah utama. Kelompok Kerja Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Pokja Polhukam) BPP, Ismail Sirfefa memberikan penjelasan terkait isu pakan ternak yang menjadi perhatian. Ismail mengingatkan bahwa salah satu amanat dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan, namun sejauh ini pemberdayaan ekonomi tersebut mengalami stagnasi. Hal ini kontras dengan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih berkembang. Terlebih lagi, kendala Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi di Papua.
Muga Romanus dari Kelompok Kerja (Pokja) Papua Sehat, menanggapi masalah yang dihadapi peternak ayam, khususnya terkait dengan pakan ternak. Ia menjelaskan bahwa masalah ini berimbas pada harga jual ayam dan telur di pasar. Harga yang tidak bersaing membuat peternak ayam asli Papua kesulitan bertahan. Muga juga menekankan pentingnya manajemen produksi yang lebih baik, serta perlunya regulasi yang mengatur harga telur lokal dan eksternal. Menurutnya, harga telur lokal harus dijaga agar peternak lokal tidak kalah bersaing.
Sementara itu, Arius Mofu dari Pokja Papua Cerdas, menjelaskan bahwa mulai 2024 hingga 2041 sudah ada pembentukan RIPP (Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Papua) dan RAPP (Rencana Aksi Papua Sehat). Dengan adanya dokumen tersebut, para pejabat di tanah Papua diharapkan tidak membuat kebijakan dan program sembarangan, tetapi harus berpedoman pada RIPP dan RAPP. Arius menekankan bahwa pertemuan ini sangat penting sebagai dasar bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan pemerintah daerah agar sejalan dengan rencana pembangunan yang lebih terarah dan efektif.
Dalam rapat ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi peternak telur ayam di Papua, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang mendukung pemberdayaan ekonomi, khususnya di sektor peternakan ayam.
