Anggota

Prof. Dr. (H.C.) K.H. Maʼruf Amin adalah Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia setelah bersama Presiden Joko Widodo terpilih dalam Pemilihan Presiden 2019. K.H. Maʼruf Amin, kelahiran Tangerang, 11 Maret 1943, dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019.
Maʼruf Amin memiliki pengalaman legislatif sejak tahun 1971 hingga 1999. Berbagai jabatan publik juga pernah diembannya, mulai dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, hingga anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Sumber: presidenri.go.id

Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. lahir di Palembang, 26 Oktober 1964. Beliau merupakan seorang lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1987. Beliau pernah menjabat sebagai Kapolda Papua pada tahun 2012, Kapolda Metro Jaya pada tahun 2015, dan Kepala BNPT pada tahun 2016 sebelum dilantik sebagai Kapolri pada tahun yang sama. Beliau terpilih menjadi Menteri Dalam Negeri pada kabinet
Presiden Joko Widodo sejak tahun 2019.

Sumber: kemendagri.go.id

Dr. (H.C.) H. Suharso Monoarfa lahir di Mataram, 31 Oktober 1954. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat pada tahun 2009 hingga 2011. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kedua, Beliau diamanati untuk menjabat sebagai Menteri PPN/ Kepala Bappenas sejak tahun 2019.

Sumber: ppid.bappenas.go.id

Dr. (H.C.) Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. lahir di Tanjung Karang, 26 Agustus 1962. Spesialis penelitian keuangan publik, kebijakan fiskal, dan ekonomi tenaga kerja ini mendapatkan penugasan pertama sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2005. Pada tahun 2010, Beliau mundur dari jabatannya untuk menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia dan dilantik kembali menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja pada tahun 2016. Pada tahun 2019, Beliau dipercaya kembali untuk menjadi Menteri Keuangan.

Sumber: kemenkeu.go.id

Albert Yoku, lahir di Pulende, 14 Maret 1964. Alberth Yoku telah bertugas melayani warga GKI di wilayah Mamberamo selama delapan tahun, sejak 1989 – 1997. Ia terpilih sebagai
Ketua Sinode GKI di Tanah Papua periode 2012 – 2017. Sejak April 2023, Beliau diangkat menjadi Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua melalui Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023.

Irene Manibuy (lahir 19 Februari 1962) adalah seorang politikus Indonesia. Setelah selesai menjalani pendidikan, Irene menjadi Notaris sejak 1993 dan PPAT sejak 1994.
Irene Manibuy kemudian terpilih menjadi Anggota DPR RI 20092014. Beliau menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua Barat dari 2015 hingga 2017. Sejak April 2023, Beliau diangkat menjadi Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat melalui Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023.

Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Pietrus Waine, S.H., M.Hum. (lahir 5 Juli 1962) adalah seorang Purnawirawan Polri. Pietrus yang merupakan lulusan Akpol 1989 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum menjabat sebagai Anggota BPP, Beliau menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri. Sejak April 2023, Beliau diangkat menjadi Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Tengah melalui Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023.

Sejak April 2023, Beliau diangkat menjadi Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan melalui Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023

Yoseph Yanawo Yolmen lahir pada hari Jumat, 25 Augustus 1972 di Kampung Nggalum. Beliau bekerja di PT. Freeport Indonesia selama 5 tahun dari Oktober 2002 hingga Januari 2007, dan selanjutnya Beliau bergabung dengan perusahaan Minyak dan Gas dari Inggris, BP Berau, Ltd., yang beroperasi di Teluk Bintuni, Papua. Sejak April 2023, Beliau diangkat menjadi Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Selatan melalui Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023

Otto Ihalauw, M.A menjabat sebagai Pj Bupati Sorong Selatan pada 2003 hingga 2005. Pada 15 November 2005, Beliau dilantik sebagai Bupati definitif pertama Kab. Sorong Selatan setelah memenangkan Pilkada. Beliau menjabat sebagai Bupati Kab. Sorong Selatan selama 2 periode hingga 15 November 2015. Sejak April 2023, Beliau diangkat menjadi Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua barat Daya melalui Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023.