Manokwari – Kamis (1/05) PT Ebier Suth Cokran bersama Anggota, Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Provinsi Papua Barat Ibu Irene Manimbuy, dan Kelompok Kerja (Pokja) Papua Produktif menggelar audiensi di Manokwari untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan koperasi dan pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel).
Audiensi ini menjadi langkah awal mempertemukan pihak perusahaan, koperasi, dan pemerintah guna menyusun arah pengembangan program yang sejalan dengan misi Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Pertemuan ini penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dan dukungan dalam memperkuat koperasi dan kontribusi PT Ebier Suth Cokran dalam memberdayakan masyarakat lokal,” ujar Drs. Lalu Suprapta, perwakilan Pokja Papua Produktif.
Ia menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya mendorong setiap kabupaten di Papua Barat agar memiliki produk unggulan berbasis potensi wilayah masing-masing.
Sementara itu, anggota Pokja Viktor Toansiba menyampaikan bahwa pengembangan koperasi dan perusahaan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Nasional sejak 2024 dan mendapatkan respons positif dari Bappenas terkait pengalokasian anggaran.
“Koordinasi dengan kementerian dan lembaga akan terus kami lakukan. Program ini tidak hanya menyasar Mansel, tapi juga kabupaten lainnya di Papua Barat,” kata Viktor.
Dalam forum tersebut, Komisaris PT Ebier Suth Cokran, Anna Van Paddenburg, memaparkan restrukturisasi manajemen perusahaan dan rencana pembentukan koperasi yang melibatkan 40 mantan karyawan. Koperasi tersebut akan menjadi wadah partisipasi masyarakat dan menerima dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah.
“Visi kami adalah menciptakan lapangan kerja dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan,” ujar Anna.
Ia menambahkan, perusahaan berkomitmen mendukung pembangunan ekonomi hijau yang inklusif dan berpihak pada masyarakat serta generasi mendatang.
Saat ini, PT Ebier Suth Cokran mengelola lahan seluas 4.093 hektare milik Pemkab Mansel. Dari jumlah tersebut, 2.000 hektare telah digarap, termasuk 1.200 hektare untuk budidaya kakao.
Sejak 2022 hingga 2024, Pemkab Mansel telah menggelontorkan hibah senilai Rp10,55 miliar, disertai bantuan alat dari mitra internasional. Capaian program selama periode tersebut meliputi rehabilitasi 200 hektare lahan, penanaman 60 ribu bibit kakao, sertifikasi internasional, peningkatan fasilitas fermentasi, gudang, dan jaringan pemasaran. Produksi kakao tercatat mencapai 50 ton.
Selain itu, Anna juga memaparkan skema Program Dana Investasi Hijau yang akan diperluas untuk mendukung pengembangan unit usaha koperasi di wilayah tersebut. Program ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di Manokwari Selatan, dengan fokus utama pada pemberdayaan perempuan dan generasi muda.
Menurut Anna, dana ini dirancang sebagai skema pembiayaan berbasis dampak, yang tidak hanya menawarkan modal, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi melalui pengembangan sektor bioekonomi sirkular. Pendekatan ini mencakup usaha ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan, dan praktik daur ulang.
“Mekanismenya adalah dengan masyarakat mengajukan proposal bisnis dan membutuhkan dana awal, mereka akan dibantu. Setelah usaha berjalan, dana tersebut bisa dikembalikan dan digunakan lagi untuk mendukung pelaku usaha lain. Dengan begitu, ekosistem bisnis yang berkelanjutan bisa terbentuk, Dari puluhan proposal yang masuk, hanya proposal terbaik yang akan dipilih untuk didampingi secara intensif. Selain dana awal, tersedia pula dana hibah khusus untuk kegiatan pendampingan dan pelatihan lanjutan” tutur Anna.
Jenis usaha yang menjadi sasaran program ini antara lain: pertanian berbasis Dynamic Agroforestry (DAF), penggunaan bahan daur ulang dan ramah lingkungan, restoran sehat berbasis pangan lokal, daur ulang mebel bekas menjadi alat makan kayu, reparasi alat rumah tangga, hingga usaha seni dan pelestarian budaya adat.
Anna menyebut program ini sebagai solusi transformatif untuk Provinsi Papua Barat. Dana Investasi Hijau Cokran ditargetkan aktif penuh pada tahun 2030 dan diharapkan dapat menjadi model pendanaan yang dapat direplikasi di wilayah lain di Tanah Papua.
