Manokwari, Selasa (4/3/25) – Bertempat di Gedung Aula Kasuari, Kantor DJPb Kementerian Keuangan RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Sinkronisasi dan Harmonisasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2025. Rapat ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan, Fakfak, Teluk Bintuni, dan Kaimana, serta Tim Pokja Papua Cerdas.
Rakornis dibuka oleh Purwadhi Adhiputranto, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, yang mengapresiasi kerja keras Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak, Bintuni, dan Pokja Papua Cerdas dalam menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD). Ia menekankan pentingnya koordinasi antara BP3OKP, pemerintah daerah, dan instansi vertikal.
Dalam kesempatan tersebut, Purwadhi memaparkan tugas Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua (BPP) yang bertugas untuk mempercepat pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Alfon Sinaga, Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, menjelaskan bahwa pada 2025, Dinas Pendidikan Papua Barat akan melaksanakan tiga program utama. Ia menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak tersedia karena SMK sudah bukan kewenangan provinsi. Selain itu, urusan wajib pendidikan akan dilaksanakan untuk efisiensi anggaran, dan Dinas Pendidikan akan menyediakan fasilitas SLB meskipun terkendala masalah lahan.
Beberapa kabupaten di Papua Barat menyampaikan tantangan dan langkah-langkah yang mereka hadapi dalam bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak memiliki dana DAK sebesar 1,1 Miliar untuk pengadaan buku dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Selain itu, mereka juga sedang melakukan riset untuk meningkatkan kualitas guru dan mempersiapkan lahan untuk pembangunan SLB. Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni menghadapi tantangan pengiriman guru ke daerah terpencil dan berkolaborasi dengan Universitas Papua untuk mengatasinya. Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana juga menghadapi kesulitan dalam koordinasi karena jarak yang jauh, dan berharap ada dukungan untuk transportasi darat dan laut. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan mengeluhkan kondisi sekolah yang banyak kekurangan, seperti atap bocor dan tidak ada pintu.
Kolonel Jimmy Rihi Tugu dari Pokja Polhukam mengungkapkan bahwa tugas kodam/kodim adalah mendampingi dalam menyediakan program makanan bergizi. Kepala Staff TNI AD diperintahkan oleh Presiden RI untuk melakukan monitoring langsung ke lapangan terkait penyediaan Makanan Bergizi.
Secara keseluruhan, Rakornis berjalan lancar, dengan harapan Pokja Papua Cerdas dapat terus memonitor kegiatan Dinas Pendidikan dan menyelesaikan kendala yang ada.
