Manokwari- Kamis (14/11/2024) bertempat di Ruang Rapat Multimedia Lantai III Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, digelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Terhadap Pendaftaran Orang Asli Papua Sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Rakor dibuka oleh Asisten III Gubernur Provinsi Papua Barat yang menyampaikan data terkait jumlah masyarakat yang belum mendapatkan akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menunjukkan bahwa target untuk memenuhi kebutuhan BPJS bagi masyarakat belum tercapai. Beliau juga menjelaskan tantangan besar dalam mencapai target BPJS bagi masyarakat masih perlu diatasi, mengingat alokasi anggaran yang terbatas.
Dalam rapat tersebut, sejumlah permasalahan terkait pelayanan kesehatan di Papua Barat dibahas secara mendalam. Pak Muga Romanus dari (Kelompok Kerja) POKJA Badan Pengarah Papu (BPP) menyampaikan masalah utama yang dihadapi masyarakat Papua dalam mencapai kesehatan yang lebih baik. Beberapa masalah yang diidentifikasi antara lain Minimnya Ketersediaan Makanan Bergizi Seimbang, Kurangnya Tenaga Kesehatan yang Merata, Keterbatasan Fasilitas Kesehatan, Kesulitan Mengakses Fasilitas Kesehatan, Minimnya Akses Air Minum dan Sanitasi, Rendahnya Kemampuan Finansial Masyarakat, dan Tingginya Penyebaran Penyakit Menular. Pak Muga juga menggaris bawahi bahwa program khusus BPJS Kesehatan untuk Orang Asli Papua (OAP) sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, saat ini Dinas Kesehatan sedang mengalami revisi anggaran, sehingga tidak bisa mengalokasikan dana tambahan untuk program tersebut.
Saat ini, anggaran untuk Dinas Kesehatan sebagian besar telah teralokasi untuk peningkatan pelayanan di rumah sakit provinsi dan pembayaran BPJS untuk tahun 2024. Dinas Kesehatan juga sedang melaksanakan beberapa program penting, termasuk pendidikan 15 dokter OAP untuk spesialis dan penambahan fasilitas kesehatan untuk penyakit jantung, kanker, stroke, dan lainnya. Semua program ini harus diselesaikan pada tahun 2025, karena jika tidak, Papua Barat berisiko kehilangan fasilitas alat medis yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Arius Mofu dari Pokja Papua Cerdas juga menambahkan bahwa dalam pertemuan sebelumnya, telah dibahas dengan Dinas Kesehatan mengenai rencana kegiatan untuk program BPJS OAP, yang akan dikawal dan didampingi.
Asisten III Pj Gubernur menekankan pentingnya Dinas Kesehatan untuk segera menyiapkan bahan terkait sarana dan prasarana, termasuk gedung dan obat-obatan, agar dapat disampaikan ke Bappenas dan memastikan program BPJS OAP dimasukkan dalam perencanaan tahun depan.
Hasil rapat menunjukkan bahwa penambahan BPJS untuk OAP memerlukan anggaran tambahan yang belum tercapai, mengingat dana Dinas Kesehatan sudah dialokasikan untuk program-program prioritas. Dinas Kesehatan bersedia menerima tambahan anggaran jika tersedia untuk mendukung program tersebut. Pemerintah daerah akan terus mengawal program ini untuk tahun 2025, dan rapat lanjutan akan diadakan untuk mengambil keputusan akhir. (*/AS)
