Senin (27/05/2024) bertempat di Istana Wakil Presiden RI di gelar dengan Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP/BPP).
Rapat pleno dipimpin langsung dan dibuka oleh Wakil Presiden RI (Wapres) K.H. Ma’ruf dan dihadiri secara terbatas oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Hadir pula para anggota BP3OKP/ BPP dari masing-masing provinsi, yaitu Provinsi Papua Albert Yoku; Provinsi Papua Barat Irene Manibuy; Provinsi Papua Selatan Yoseph Yanowo; Provinsi Papua Tengah Pietrus Waine; Provinsi Papua Pegunungan Hantor Matuan; Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw; Kepala Sekretariat BP3OKP/ BPP Provinsi Papua Moudy Hermawan; dan Kepala Sekretariat BP3OKP/ BPP Provinsi Papua Barat Purwadi Adiputranto.
Dalam pembukaannya Wakil Presiden meminta agar para Menteri/Wakil Menteri yang hadir melaporkan perkembangan terkini di Papua termasuk diantaranya kesiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) serta tindak lanjut arahan Presiden pada rapat terbatas sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2024 tentang Penanganan Kebijakan di Papua.
Disamping itu, para anggota BPP dari masing-masing Provinsi diminta menyampaikan pandangan serta pendapatnya terkait perkembangan isu strategis terkini di daerah masing-masing.
Selaku Ketua Badan BP3OKP atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP), Wapres menegaskan bahwa isu pendidikan, terutama tunggakan beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) akibat perpindahan kewenangan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota sudah diselesaikan.
Secara khusus, Wapres memberikan arahan kepada Anggota BPP Perwakilan Papua untuk melakukan penguatan kelembagaan dengan segera merampungkan proses penerimaan anggota Kelompok Kerja berikut pengurusan administrasinya.
Selain mengenai proses perenerimaan anggota Kelompok Kerja BPP juga dibahas beberapa hal seperti Kesiapan Daerah Otonomi Baru, Perpindahan SDM ke Provinsi DOB, Anggaran pembangunan infrastruktur pemerintahan mulai tahun 2025, Kesiapan Perencanaan Pembangunan Papua, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), dan Hambatan dan solusi dalam Program Kerja BPP meliputi Papua cerdas, Papua sehat, Papua Produktif dan Papua Polhukam.
“Rencana induk pembangunan Papua sudah ada dan Dana Otsus kita harapkan menjadi sesuatu yang nyata di Papua artinya wujud yang dapat kita lihat. Kemudian mencakup infrastruktur dan sarana pemerintahan terutama untuk Dareah Otonom Baru (DOB),” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf kepada awak media yang kami kutip.
