Manokwari, Papua Barat (11-13/01/2024) Anggota Badan Pengarah Papua bersama Setwapres dan sekretariat BPP melakukan rapat koordinasi. Agenda utama pada Rakor ini adalah penyusunan annual report BPP tahun 2023 dan progres produk hukum untuk perekrutan kelompok kerja (pokja) BPP.
Kegiatan rakor yang dihadiri oleh enam orang anggota Badan Pengarah Papua (BPP) yakni Albert Yoku Perwakilan Provinsi Papua, Irene Manimbuy Perwakilan Provinsi Papua Barat, Pietrus Waine Provinsi Papua Tengah, Hantor Matuan perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, Yoseph Yanawo Wolmen Perwakilan Provinsi Papua Selatan dan Otto Ihalauw Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya juga Kepala Sekretariat BPP dari Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua.
Dalam pelaksanaan rapat, anggota BPP diberikan kesempatan untuk menyampaikan capaian kegiatan terkait bagian beberapa bagian dalam annual report yakni Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua Damai. Selain pembahasan annual report, anggota BPP juga menyampaikan masukan untuk percepatan perekrutan anggota pokja BPP demi terwujudnya dukungan BPP yang lebih maksimal. Penyusunan annual report Badan Pengarah Papua merupakan bentuk tranparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua selama tahun 2023.
Sementara, percepatan penyelesaian produk hukum terkait kelompok kerja, antara lain SOP dan ABK, sangat diperlukan sebagai dokumen dukung bagi pengajuan Standar Biaya Masukan Lainnya dan Rekrutmen Kelompok Kerja, hal ini menilik dari kegiatan BPP selama tahun 2023 yang seluruh komponen Badan Pengarah Papua mulai dari Ketua Badan Pengarah Papua, Anggota Badan Pengarah Papua, Sekretariat Badan Pengarah Papua, Kelompok Kerja, dan Komponen Lainnya telah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menindaklanjuti hal tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Annual Report Badan Pengarah Papua Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Pertanggungjawaban Seluruh Kegiatan pada Tahun 2023 dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Tahun 2024 agar Badan Pengarah Papua dapat memperkuat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program pembangunan yang dibiayai oleh Otonomi Khusus Papua.
